SITA HARTA BERSAMA STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 1514/PDT.G/2007/PAJS

Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta bersama antara suami dan isteri, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 35 Ayat 1. Namun, bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta bersama, sebab berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 dinyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Atas harta bersama tersebut, suami atau isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengatur harta tersebut dan keduanya dapat bertindak hukum terhadapnya (Pasal 36 Ayat 1 & 2). Judul skripsi ini adalah �Sita Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1514 / Pdt.G / 2007 / PAJS)�. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana sita harta bersama di dalam putusan pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1514 / Pdt.G / 2007 / PAJS. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu apa yang dimaksud dengan harta bersama menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan apa yang dimaksud dengan sita harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian yang digunakan metode studi kasus, obyek penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sumber data diperoleh dari peraturan yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini, buku, kamus, skripsi, makalah dan sebagainya dan untuk memperoleh informasi secara langsung, dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu data kepustakaan dan penetapan pengadilan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian, didapat bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka selama masa ikatan perkawinan. Berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan, hukum positif memberikan perlindungan terhadap harta bersama tersebut. Perlindungan ini berupa peletakan sita jaminan terhadap harta bersama. Sita jaminan dalam hal ini biasa kita kenal dengan istilah sita harta bersama. Sita harta bersama adalah sita terhadap seluruh harta bersama baik yang berada di tangan isteri maupun yang berada di tangan suami dan tidak meliputi harta bawaan masing-masing. Apabila terjadi kasus perceraian atau apabila suami atau isteri tidak dapat menjaga harta kekayaannya, maka suami atau isteri dapat meminta perlindungan hukum kepada Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan sita harta bersama seperti termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 ayat (1), yang mengatur bahwa �Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 suami atau isteri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan.harta bersama seperti judi, mabok, boros dan sebagainya�. Hakim atau Pengadilan diberi kewenangan untuk meletakan sita terhadap harta bersama suami-isteri, sebelum putusan mengenai pokok perkara diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan itu, perlu ditegakkan prinsip yaitu pengabulan sita harus berdasarkan pertimbangan objektif

• SITA HARTA BERSAMA Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1514/Pdt.G/2007/PAJS
• BATAS MINIMAL WAKTU PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERJADI TERUS MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR: 1763/Pdt. G/2013/ P. A Tgrs)